Pemekaran desa di Mentawai sudah merupakan sebuah kebutuhan, agar terbukanya akses disetiap kampung atau dusun yang saat ini sangat jauh ditempuh. Kondisinya masyarakat Mentawai masih hidup terpencar-pencar sehingga untuk menempuh jarak dari dusun ke pusat desa membutuhkan waktu yang sangat jauh, bagaimana mungkin masyarakat terlayani dan termotivasi oleh pemerintah dengan kondisi yang demikian.
Hal ini disampaikan Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabagalet seusai Rapat Pembahasan Rencana Pemekaran Desa dan Intervensi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagai Daerah, Terluar, Termiskin, Terbelakang (3T), di Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (27/3/2019).
Ikut hadir dalam rapat, dari pemprov Sumbar, Asisten Pemerintahan Devi Kurnia, SH. MM, Kabiro Pemerintahan, Drs. Iqbal Ramadi Payana, MSi, Staf ahli pemerintahan Nurdin, Kadis Parpora Jhoni anwar,Sekretaris Bappeda Najipa, Kabag Pemerintahan Narman ulian, Kabag Hukum Seri BW, Kepala BPBD Novriadi.
Lebih lanjut Bupati Yudas Sabagalet menyampaikan, salah satu cara percepatan pembangunan guna menghentaskan kemiskinan di kepulauan Mentawai dengan melakukan pemekaran. Dengan pemekaran akan memudahkan nantinya koordinator antar desa dan dusun dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di kepulauan Mentawai.
Proses pemekaran ini merupakan pemikiran yang sudah sangat lama, sebenarnya sejak tahun 2014, 2015 hingga tahun 2019 dan hari ini baru dapat proses jawaban dari Kementerian, hingga dilakukan rapat saat ini.
73 tahun Indonesia merdeka belum ada orang mentawai yang bekerja dikantor gubernur ataupun dipusat, dibanding Nias dengan Mentawai jauh, secara wilayah mentawai sangat luas tetapi mereka 4 (empat) kabupaten, Nias sudah ada yang jadi profesor, jadi menteri, nah ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat Mentawai yang lebih kaya dari Nias, akan mampu memperlihatkan kemajuan yang setara dengan daerah kabupaten kota lainnya, harapanya.
Yudas juga menambahkan, saya hanya memberikan contoh semenjak kami pemekaran kabupaten Mentawai lepas dari Kabupaten Padang Pariaman, orang Mentawai sudah ratusan kuliah di Surabaya, ada dijogja pokoknya perguruan tinggi yang ada di pulau jawa.
Upaya ini dilakukan pemerintah daerah sebagai pengembangan pembangunan Mentawai, bagaimana masyarakat Mentawai dapat menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Menyiapan sumber daya manusia Mentawai yang memiliki daya saing karena apa karena keterbukaan soal akses dan segala aspek,aartinya pemekaran itu adalah sangt penting dibidang membangun masyarakat pungkas Yudas.
Yudas juga menyampaikan bahwa menurut data Statistik BPS tingkat kemiskinan Mentawai mencapai sekitar 15 persen (13.265 jiwa), jauh di atas angka kemiskinan nasional yang sekitar 11 persen. Berbanding terbalik dengan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mentawai yang hanya 1,96 persen. Kemiskinan sangat tinggi akan tetapi pengangguran rendah, artinya apa bahwa masyarakat Mentawai bekerja tapi tidak produktif.
Kita juga telah meminta pandangan akademisi perguruan tinggi seperti Unand memberikan pandangan dan kajian soal pemekaran desa yang ada di Mentawai.
Besar berharap ini bisa di wujudkan pemekaran desa ini karena hanya dengan cara ini kita bisa dekat dengan masyarakat baik secara sosial dan secara ekonomi menuntaskan kemiskinan dan keluar dari kategori daerah tertinggal, harapnya
Pemerintah provinsi yang diwakili Asisten Pemeritahan, Devi Kaurnia menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini kita mencoba merevieu kembali permohonan Pemda Mentawai yang sudah sangat lama dari mulai 2015 sampai tahun 2019 baru ada jawaban dari pemerintah pusat terkait pemekaran.
Kenapa demikian alasannya karena jumlah penduduk tidak tepenuhi, nah kalau ini kita berpatokan kapan jadinya pemekaran desa di Mentawai. Namun jika ada pertimbangan kekhususan tentu akan menjadi pertimbang juga bagi kementrian.
Dalam kesempatan ini Bupati Mentawai dimintak oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Dr. Sonny Harry Harmadi meminta untuk menyampaikan paparan tujuan dari kegiatan pemekaran desa dari 43 desa menjadi 83 desa, serta alasan mengapa harus pemekaran desa.
Kedua pemerataan pembangunan desa , baik secara fisik maupun non fisik seperti jalan , infrastruktur desa serta sumber daya manusia, ungkap Devi Kurnia
Deputi yang didampingi oleh Asdep Awal, mengatakan bahwa pada prinsipnya kami setuju soal percepatan pembangunan tentunya disamping pemekaran desa kita juga akan kaji secepat untuk membangun agar terhentas dari kemiskinan dan ketertinggalan Mentawai.
Untuk tahapannya pihak kemenentrian ada rakor ditingkat eselon II untuk membahas usulan ini dan mengkaji kemungkinan-kemungkinan pemekaran ini, lalu selanjutnya rapat eselon ditinggkat eselon 1 dibahas ditingkat dirjen kta akan bahas bersama kita akan laksanakan secara meraton.
Suya juga mintak untuk ketemu dan rapat disumbar dan memintak kajian dari universitas andalas soal pemekaran desa dimentawai dan deputi menyampaikan masalah ini harus tuntas selambat-nya tiga bulan sudah tuntas, terangmya.
Yudas sabaggale juga memintak pak deputi bentuk tim untk datang kementwai lihat betul lah kondisi mentawai dari pinggiran, supaya tau kenapa kami harus berjuang untk pemekaran desa. (sz)
