Saat ini keresahannya memgenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bodong berada di daerah-daerah yang jauh dari kota jangan sampai masyarakat menjadi korban dari BPR di desa atau nagari yang belum tentu kulitas dan kemampuan dalam mengelola keuangan.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutan peresmian Gedung kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di jalan Khatib Sulaiman tepatnya di sebelah Transmart, Kamis (31/12/2018).
Hadiri dalam kesempatan tersebut Forkopimda se-Sumbar , Kepala Perwakilan Bank aindonesia (BI), wakil ketua OJK pusat, serta pejabat otoritas jasa keuangan serta pimpinan industri jasa keuangan.
Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, banyak masyarakat di desa atau kabupaten yang tidak terjangkau ke kota untuk menyimpan uang sehingga mengandalkan BPR terdekat yang belum terjamin keamanannya.
Tidak hanya itu, perkreditan Bank terhadap pegawai negeri sipil yang seharusnya dipotong 30% tapi dipotong keseluruhan gajinya yang mengakibatkan penurunan kinerja pegawai
Kita berharap kapada OJK perlunya peningkatan pengawasan terhadap BPR, yang belum berkompeten untuk dibina agar bisa menjaga uang masyarakat lebih baik dan meningkatkan pengawasan terhadap perkreditan agar tidak merugikan PNS dan masyarakat, ungkap Nasrul Abit.
Wakil ketua Otoritas Jasa Keuangan Pusat Nurhaida juga menekan kan kepada OJK provinsi dan kabupaten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dari sektor jasa keuangan dan investasi bodong yang ditawarkan.
"Jika uang sudah disalah gunakan maka sulit untuk dikembalikan lagi " ujarnya
OJK yang sudah berdiri sejak 31 Desember 2013 yang sebelumnya berada lantai 2 gedung perwakilan BI kata ketua OJK Sumbar Darwisman. Beliau berharap dengan gedung baru ini dapat melayani stekholder serta masyarakat lebih baik lagi. (
