Alih fungsi lahan pertanian di Indonesia termasuk menjadi masalah serius yang mesti disikapi. Jika tidak segera diatasi dengan serius, maka pembangunan sektor pertanian tidak akan berjalan lancar dan akan terjadi krisis pangan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syaiful Bahri sewaktu melakukan diskusi bertema persoalan alih fungsi lahan di Padang di Media Center Balaikota Padang, Rabu (12/12). Dalam kesempatan itu juga dihadiri Dekan Fakultas Pertanian Unand Dr Munzir Busnia, Dr. Darmawan dan Ahli Tanah Dr Ardinal.
Syaiful memaparkan, terkait potensi pertanian di Kota Padang saat ini yaitu memiliki lahan seluas 5400 hektar sawah, dengan produktivitas beras 55,42 persen.
“Dinas Pertanian akan terus berupaya bagaimana meningkatkannya menjadi 70 persen,” katanya.
Syaiful pun menerangkan satu diantara upaya mencegah alih fungsi lahan pertanian di Kota Padang. Salah satunya melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Menurut dia, jika nilai perolehan para petani sudah di atas 100 persen maka semangat untuk tetap mengolah lahan pertanian semakin baik. Tak hanya itu, ketersediaan pupuk memadai dan mudah diperoleh juga harus jadi jaminan bagi para petani.
"Koordinasi penting untuk melihat indikator-indikator dari capaian nilai perolehan," pungkasnya.
Dinas Pertanian Kota Padang kata Syaiful lagi, saat ini terus berupaya menghentikan laju peralihan lahan pertanian menjadi perumahan ataupun industri. Untuk ini Pemko Padang tengah menyusun rencana strategis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B, yang dimasukan ke RPJMD Kota Padang 2023.
"Perpres lahan sawah akan muncul yang akan menjadi payung hukum penyelamatan lahan pertanian. Untuk mengetasi persoalan alih fungsi lahan kita memiliki konsep inovasi baru yakni karpet merah simandra (kawasan pertanian terpadu menuju swasembada beras), yang pilot projeknya dilakukan di Koto Tangah dan Bungtekab dengan pengoptimalan 1000 hektar sawah. Sawah tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan beras tetapi juga sebagai hidrologi kota, ekologi dan fungsi humanity,” paparnya.
Dekan Pertanian Unand Munzir Busnia menyatakan, solusi persoalan alih fungsi lahan adalah dengan mendorong mekanisasi pertanian alsintan, sehingga tenaga kerja bisa terdistribusikan di semua sektor dengan efektif.
“Di Kampus Unand, para mahasiswa pertanian kita dorong menjadi wira usaha pertanian dimana mereka diberikan lahan, dan bebas berkratibitas untuk kepentingan pertanian,” ungkapnya. (dvd)
