Kepala Badan PPSDM melalui website resmi mengumumkan tentang uji kepatutan dan kelayakan pada seleksi terbuka jabatan Direktur Poltekkes Kemenkes Tahun 2018 melalui surat Nomor KP. 03.03/I/2747/2018 tanggal 9 November 2018. Berdasarkan surat itu, ada 20 orang calon direktur dari 9 (sembilan) Poltekkes yang mengikuti uji tersebut, yaitu Aceh, Palembang, Denpasar, Jakarta II, Semarang, Jayapura, Ternate, Kalimantan Timur dan Banjarmasin.
Merespon hal tersebut, salah satu Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menghimbau Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI agar menetapkan pejabat Direktur Poltekkes yang bersih dari korupsi.
"Saya sangat mengapresiasi tahapan pemilihan Direktur Poltekkes yang dimulai sejak tanggal 26 November 2018. Pemilihan mulai dari pendaftaran secara online, seleksi administrasi, dilanjutkan dengan assesment dan pemilihan oleh senat serta uji kepatutan dan kelayakan oleh Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta," ujar Wilson.
Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Usman Sumantri selaku Kepala Badan PPSDM, proses ujian itu dilaksanakan tanggal 12-13 November 2018 di Ruang Amarilis Lantai 2 Gedung dr. Soewardjono Soerjaninggrat, SPOG, DR (HC) Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jaksel.
"Saya mengingatkan Kepala Badan PPSDM agar dapat menetapkan orang yang baik dan jujur pada jabatan tersebut, tolong rekam jejak itu menjadi pertimbangan terakhir dalam pengambilan keputusan," kata Wilson yang merupakan tokoh pers nasional yang gigih mengkritisi perilaku korup para pejabat itu.
"Janganlah proses pemilihan yang terlihat sangat ketat ini menjadi tidak bermakna ketika direktur yang ditetapkan ternyata orang yang tidak mempunyai integritas, tidak jujur dan mempunyai rekam jejak yang tidak baik," himbau pria lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari Utrecht University, Belanda.
Upaya Pemerintahan Jokowi, lanjut Wilson, yang menginginkan birokasi yang _good governance_ harus didukung oleh semua jajaran pemerintahan di bawahnya, termasuk juga Kementerian Kesehatan RI. "Semua pihak harus ikut mendorong agar keinginan pemerintah menciptakan iklim _good governance_ segera terwujud," imbuhnya lagi.
Bentuk dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi diawali dengan penempatan pejabat yang bersih dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan bahkan mengarah pada perilaku korupsi. Hal ini harus menjadi pertimbangan khusus untuk semua jabatan di Kemenkes. "Termasuk juga jabatan direktur Poltekkes," tukas Wilson.
Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini, mengatakan pengelolaan keuangan negara harus transparans dan akuntabel. "Saya selaku Ketua Umum PPWI tidak ingin melihat masih ada pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan yang terus menguras uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Jika ini terus berlangsung, maka pertanyaannya adalah kapan negara kita bebas dari korupsi?" ungkap Wilson dengan tegas.
Wilson juga menambahkan: "Oleh karenanya, Saya beserta segenap pengurus PPWI provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan terus mengontrol roda pemerintahan untuk memperkecil peluang korupsi, termasuk juga di jajaran Poltekkes Kemenkes".
"Sudah cukuplah rakyat melihat tontonan di televisi, hampir setiap hari ada saja pejabat yang di-OTT KPK, rakyat sudah bosan dan menaruh harapan pada pemerintahan sekarang untuk terus membersihkan birokrat dari orang-orang jahat dan oportunis," pungkas Wilson yang juga menyelesaikan pendidikan masternya di Birmingham University, England dan di Linkoping University, Swedia ini. (APL/Red)
