Dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang tentu membutuhkan dukungan dari stakeholder lainnya terutama dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Sebagai pemegang peran penting dalam program JKN-KIS, setidaknya pemko memiliki beberapa peran. Diantaranya dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN-KIS dengan mengintegrasikan Jamkesda ke dalam Program JKN agar tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di daerah, meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kepatuhan serta lainnya. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Forum Kemitraan Kota Padang Semester 2 Tahun 2018 yang dilangsungkan di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Jumat (23/11).
Pertemuan yang dipimpin Sekda Kota Padang, Asnel ini diikuti perwakilan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang, Dinas Sosial Kota Padang, BPKA, BKPSDM, Bappeda, RSUD Rasidin, RSI Ibnu Sina, RS Siti Hawa, RST Reksodiwiryo, RSU C BMC, PWRI, Persi, ASKLIN, RS Ropanasuri dan lainnya.
Sekda Kota Padang Asnel mengaku menyambut positif atas dilaksanakannya forum kemitraan tersebut, sebagai monitoring evaluasi terkait kendala dan komitmen oleh masing-masing pemangku kepentingan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kota Padang.
“Mari kita jadikan forum kemitraan semester dua di tahun ini sebagai sarana komunikasi yang cukup efektif oleh seluruh para pemangku kepentingan guna memiliki pemahaman yang sama dalam memaksimalkan peran serta masing-masing pihak. Baik dalam peningkatan cakupan kepesertaan serta memberikan pemahaman peserta melalui sosialisasi maupun langkah-langkah inovasi guna terus meningkatan kualitas mutu pelayanan sebagai wujud dukungan terhadap program JKN-KIS. Adapun kendala-kendala yang terjadi ayo kita carikan solusi terbaik yang dapat dilakukan," ungkap Sekda sembari mengajak masing-masing OPD terkait di lingkup Pemko Padang untuk mendukung penuh program JKN-KIS itu.
Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Asyraf Mursalina mengatakan, forum kemitraan ini sangat penting dalam rangka saling memberikan masukan dan advokasi mencakup hal-hal strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja BPJS Kesehatan Cabang Padang ke depan.
Forum Kemitraan tersebut memiliki beberapa tujuan, diantaranya menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman serta kemitraan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kepesertaan dan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Di samping itu menampung dan memecahkan masalah yang ada dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, termasuk kepesertaan dan pelayanan kesehatan serta upaya pemecahannya.
“Saran dan pendapat yang kita terima dalam pertemuan ini akan kita jadikan masukan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan Cabang ke depan,” ucapnya.
Asyraf Mursalina yang akrab disapa Lili dalam kesempatan itu memaparkan atas hasil capaian jumlah kepesertaan, indeks kepuasan peserta terhadap kualitas layanan program JKN-KIS, besaran pendapatan kolekting iuran serta pengeluaran atas manfaat pelayanan kesehatan pada tiap tahunnya.
"Khusus untuk data kepesertaan JKN-KIS di Kota Padang per Oktober 2018 yaitu 91,68 persen dari jumlah penduduk berdasarkan data BI sebanyak 887.675 jiwa," sebutnya.
Adapun tambahnya lagi, rencana inovasi yang akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan terkait dengan pelayanan salah satunya adalah akan melakukan penilaian urutan hasil rekredentialing antar Fasilitas Kesehatan. Selain itu BPJS Kesehatan akan menyebarkan leafleat edukasi , leafleat informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan juga leafleat untuk menerima keluhan, serta kritikan, dan saran.
"Semoga dengan dukungan kita semua khususnya para pemangku kepentingan akan mampu meningkatkan lagi kinerja BPJS Kesehatan dalam menyukseskan program JKN-KIS di Kota Padang," imbuhnya. (dv)
