Pemerintah Kota Padang terus melakukan berbagai langkah dan upaya memperkuat ekonomi syariah di Kota Padang. Salah satunya dengan menggelar rapat kordinasi (rakor) dan evaluasi pembinaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang digelar Bagian Perekonomian Setda Kota Padang di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Kamis (1/11). Rakor ini dibuka oleh Walikota Padang yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Asnel.
Melalui rakor ini Asnel berharap, ekonomi syariah di Kota Padang dapat terimplementasikan secara baik di tengah masyarakat. Sebagaimana tepat bulan September 2018 lalu, telah dilantik pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Sumatera Barat oleh Pengurus MES pusat. Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah ditunjuk sebagai ketuanya.
“Kita sudah memulainya melalui program KJKS yang tersebar di seluruh kelurahan terdiri sebanyak 104 kelompok. Dari hasil evaluasi sementara, perkembangannya dalam empat tahun berjalan dari 104 KJKS, sebanyak 96 kelompok sudah berbadan hukum koperasi dengan terdapat 4 kelompok yang sudah dikategorikan mandiri yang tercatat sudah memiliki asset rata-rata sebesar Rp1,3 miliar.
Dijelaskan, dengan sisa hasil usaha sebesar Rp4 juta setiap bulannya, 40 kelompok sudah layak untuk dimandirikan sebab telah memiliki badan hukum dan memiliki asset rata-rata di atas Rp500 juta. Sedangkan kelompok lainnya masih perlu pembinaan lebih lanjut.
“Dari hasil evaluasi sementara, jelas apa yang sudah dilakukan sejauh ini sudah menampakkan hasil yang nyata. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kerja kita semua dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok–kelompok usaha tersebut.
Lebih lanjut Asnel mengharapkan semoga kelompok-kelompok usaha tersebut yang sekarang sudah berbadan hukum koperasi menjadi cikal bakal berdirinya jasa keuangan syariah yang sesuai dengan syariat Islam.
“Untuk itu diharapkan dari rakor ini nantinya akan dapat melahirkan pemikiran dan konsep-konsep yang terstruktur terutama untuk meningkatkan pembinaan kepada kelompok yang sudah mapan bagaimana kelanjutannya dan kelompok yang kurang mapan apa strategi pembinaan supaya mereka menjadi mapan,” imbuhnya.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Padang, Edi Dharma menyebutkan, tujuan rakor untuk meningkatkan pengetahuan pengurus dalam upaya pengembangan koperasi jasa keuangan syariah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus mensukseskan program pengentasan kemiskinan dan menumbuhkan jiwa wirausaha dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Edi pun juga mengakui dan mengungkap beberapa permasalahan yang dihadapi sejauh ini. Diantaranya masih sulitnya usaha mikro kecil dalam mendapatkan modal dari perbankan, kurangnya jiwa kewirausahaan dari pengurus dan pengelola LKM dan perlunya penerapan syariah. Selanjutnya masih ada anggota mayarakat yang meminjam pada rentenir sehingga dirasa perlu pelaksanaan aktivitas koperasi yang benar-benar syariah serta masih adanya beberapa pengurus yang kurang terbuka dan belum sejalan dengan pengelola.
‘’Untuk peserta rakor ini kita mengundang sebanyak 64 orang terdiri dari 43 pengurus KJKS kemudian beberapa pengurus KJKS Mandiri, Sekretariat KJKS, Dinas Koperasi dan UMKM dan 11 camat se-Kota Padang. Narasumber dari UIN Imam Bonjol Padang dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Yulisman,” terang Edi Dharma. (th)
