Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Yulitar, SH membuka secara resmi Workshop Bimbingan Konseling bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemprov Sumbar, di hotel Ermesia Tanah Datar, Minggu sore (25/11/2018)
Sekdaprov Sumbar dalam sambutan tertulis menyampaikan ada tiga point penting perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, pertama sumberdaya manusia, kedua fasilitasi dan ketiga methode.
Dalam dunia pemerintahan sumberdaya manusia merupakan aparatur sipil negara, sementara fasilitasi berupa sarana dan prasarana yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian methode lebih didekatkan pada cara atau sistem yang diselenggarakan dalam oraganisasi tersebut.
Dari ketiga alat pencapaian organisasi sumberdaya manusia menjadi unsur utama sebagai pengerak dan katalisator dalam penyelenggaraan organisasi berhasil mencapai tujuan, ujarnya
Sekdaprov juga menyampaikan secara kuantitas jumlah SDM aparatur pemprov Sumbar sejak kewenangan SMA/SMK pindah menjadi 20.132 orang yang terdiri dari atas tenaga teknis dab fungsional. Namun secara kualitas yang didapat dari hasil pemetaan, potensi kemampuan ASN belum merata dan memadai dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran organisasi secara optimal.
Karena masih ada OPD minta seseorang, kemudian dicoba digantikan dengan 6 orang staf, OPD tersebut masih menginginkan yang satu orang itu juga dibanding 6 orang yang lain. Ini menanda belum meratanya kemampuan ASN yang diharapkan dalam sebuah organisasi, paparnya
Sekdaprov juga menambahkan, kemudian kementerin Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menyarankan setiap aparatur memperoleh pelatihan 20 jam pertahun untuk meningkatkan kompetensi. Peningkatan kompetensi salah satunya dapat melalui bimbingan teknis, workshop dan pelatihan yang diharapkan ASN mampu trampil dan berwawasan luas.
Terkadang dalam keseharian ditemui seseorang aparatur yang secara keilmuan dan kemampuan baik, tetapi kerjanya tidak optimal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, masih ada permasalahan antara atasan dan bawahan.
Untuk hal tersebut seorang pimpinan dituntut untuk mampu melihat prikaku bawahan serta mengambil langkah yang tepat dalam menangani masalah dimaksud. Penanganan kasus-kasus aparatur bermasalah secara psikologis dapat dilakukan melalui bimbingan konseling sesuai teori psikologis sehingga potensi aparatur tersebut dapat dikembangkan sesuai harapan organisasi.
Workshop bimbingan konseling sangat baik bagi individu maupun organisasi. Mengingat besar peran tersebut pemprov Sumbar bekerjasama dengan fakultas psikologi Indonesia dalam upaya mengoptimalkan potensi aparatur di Sumatera Barat, harapnya.
Sekretaris BKD Prov. Sumbar Rini Oktavianty, STTP, MSi sebagai panitia penyelenggaraan juga menyampaikan, pelaksanaan workshop bimbingan konseling ini juga merupakan upaya pencapaian SDM sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
Kerjasama dengan Univesitas Indonesia merupakan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas potensi sdm aparatur, sekaligus guna percepatan daya saing pelayanan penyelenggaraan pemerintah di Sumatera Barat, katanya.
Workshop Bimbing Konseling ini dilakukan selama empat (4 ) hari di Batusangkar dengan peserta pejabat eselon III OPD dilingkungan pemprov Sumbar sebanyak 25 orang. Dan nanti peserta akan mendapat sertifikat telah mengikuti bimbingan konseling dan diharapkan mampu membantu Organisasi memotivasi dan mengoptimalkan kinerja ASN ditempat kerja masing-masing. (zs).
