Sijunjung, --- Isu mutasi jilid II "kabinet " Bupati-Wabup Sijunjung Yuswir Arifin-Arival Boy yang menggelinding sejak awal Januari 2018 hiingga akhir Oktober 2018 sampai kini belum terbukti.
Terlambatnya mutasi diduga menyebabkan menurunnya kinerja Pemkab Sijunjung. Hal itu terbukti disaat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Pemkab Sijunjung ternyata sampai 30 September 2018 realisasinya masih dibawah 50 persen.
"Terungkapnya menurun kinerja Pemkab Sijunjung disampaikan saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Pemkab Sijunjung di Aula Dinas PUPR Sijunjung pada Senin (29/10/2018),"ujar sumber yang layak dipercaya.
Tak ayal persoalan tersebut pun menjadi sorotan sejumlah tokoh masyarakat. Apalagi banyak jabatan yang kosong dan disinyalir ada oknum pihak tertentu mempermainkan isu mutasi tersebut kepada ASN yang mengincar kursi jabatan dengan menawarkan jasa.
Tak percaya? Lihat saja jabatan Kepala BKPSDM dan Jabatan Kadis Perkim LH hingga kini masih kosong. Bahkan jabatan Kadis Sosial yang diemban Amatullah dikabarkan juga akan memasuki usia pensiun pada Februari 2019.
"Itu baru jabatan eselon II. Bahkan jabatan eselon III juga banyak yang kosong dan perlu segera diisi. Begitu juga jabatan eselon IV juga butuh pejabat baru karena masih kosong. Jika ini dibiarkan berlarut-larut dikuatirkan bisa mengganggu kinerja dilingkungan Pemkab Sijunjung yang menyebab isu tak sedap,"ujar sejumlah sumber birokrasi di Pemkab Sijunjung.
Terkait soal isu mutasi tersebut Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin dalam dialog santainya dengan awak media pada Rabu (31/10/2018) belum banyak komentar.
"Ya, soal mutasi belum ada waktu yang tepat. Tapi mutasi itu sebuah keharusan. Tunggu saja nanti, mutasi itu pasti. Kalau untuk jabatan eselon II tentu dilelang,"jawab Bupati Yuswir Arifin tanpa menjelaskan kapan mutasi bergulir.
Bahkan Yuswir Arifin pun tak menapik ada sejumlah camat pun bakal bergeser dari posisi jabatan.(rel/ul)
