Payakumbuh, -- Peran pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena peran pemerintah daerah menjadi pusat layanan bagi berbagai keperluan masyarakat daerah itu sendiri.
Pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan hasil yang dicapai atas penyelenggaraan pelayanan tersebut menunjukkan tingkat peradaban masyarakatnya.
Secara sosiologis, masyarakat terus berkembang dengan berbagai tuntutan dalam kehidupannya, demikian juga dengan pemerintah daerah. Hal inilah yang kemudian berimplikasi pada kompleksitas layanan jasa yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Dalam konteks itulah penelitian Survei Kepuasan Masyarakat penting dilakukan untuk mengetahui seberapa puas masyarakat mendapatkan layanan yang baik dari pemerintahanya.
Pada bulan September tahun 2018 ini, Laboratorium Sosiologi Universitas Negeri Jakarta melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan berdasarkan indikator-indikator berikut: (1) Kenyamanan lingkungan sosial; (2) Pelayanan birokrasi; (3) Tingkat korupsi; (4) Indikator kepemimpinan Walikota dan wakil Walikota.
Survei ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan indikator-indikator berikut : (5) Persyaratan terkait layanan; (6) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur layanan; (7) Waktu Penyelesaian layanan; (8)Biaya/Tarif; (9) Produk Spesifikasi Jenis layanan; (10) Kompetensi Pelaksana; (11) Perilaku Pelaksana; (12) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (13) Sarana dan Prasarana.
"Riset ini memegang teguh prinsip-prinsip metodologi ilmiah yang ukuran-ukuran kuantitatifnya mampu divisualisaiskan secara akurat" ujar Ubedilah Badrun saat presentasi dihadapan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh beserta timnya pada beberapa waktu lalu di Kantor Balaikota Payakumbuh.
Lokasi penelitian survei ini dilakukan di lima Kecamatan, yaitu: Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara, Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, Lamposi Tigo Nagari. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan dari tanggal 1 September 2018 sampai 16 September 2018.
Menurut Syaifudin, peneliti utama Laboratorium Sosiologi UNJ yang juga hadir dalam presentasi temuan survei mengemukakan " teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan multi stage random sampling, dan secara disiplin penentuan responden menggunakan tehnik Kish Grade ".
Adapun jumlah sampel pada penelitian ini mencapai 609 responden dengan margin of error ± 3%. Sampel diambil dari populasi masyarakat Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat di 5 Kecamatan yang telah dewasa berusia 17 tahun keatas, memiliki KTP atau sudah menikah. Sebagian besar responden yang terjaring dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebesar 50,6% dan responden berjenis kelamin perempuan sebesar 49,4%.
Hasil survei ini menemukan bahwa mayoritas responden di wilayah Pemerintah Kota Payakumbuh menilai puas dengan kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh. Angka kepuasan masyarakat jika dilihat per-indikator mencapai rata-rata lebih dari 80%.
"Angka kepuasan masyarakat Kota Payakumbuh jika dilihat per-indikator mencapai rata-rata 80% lebih" ujar Ubedilah Badrun saat menjawab pertanyaan wartawan usai presentasi hasil surveinya.
Dalam presentasi hasil survei tersebut dikemukakan bahwa ada lima layanan yang mendapat kepuasan tertinggi dari masyarakat yaitu layanan saranan pendidikan (98%), layanan kenyamanan hunian (96%), layanan yang bebas pungli dan suap (94,2%), layanan sarana Kesehatan (93,8%), dan layanan sarana dan akses jalan raya (93%).
Dari segi keramahan dan kesopanan pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat juga mendapat penilaian masyarakat yang cukup tinggi meskipun tidak masuk lima besar yaitu mencapai angka kepuasan 92%. Sementara yang mendapat penilaian terburuk dari masyarakat adalah sarana terminal bis yang hanya mendapat kepuasan masyarakat sebesar 45,8%, disusul kemudian Tempat Pembuangan Sampah (71,8%), taman bermain masyarakat (72,6%), sarana saluran air got atau slokan (74%), dan layanan tindak lanjut pengaduan (79,6%).
Survei ini juga menemukan lima layanan yang dinilai masyarakat berbelit-belit yaitu BPJS (28,9%), pengurusan KTP (14,5%), Rumah Sakit (9,6%), Pajak Kendaraan (7,8%), Surat Izin Mengemudi (4,8%). Sementara dari segi kompetensi pegawai, masyarakat menilai ada lima layanan pegawai yang dinilai memiliki kompetensi yang tinggi yaitu Dukcapil (21,5 %), Kelurahan (18,4%), BPJS (4,8%), Samsat (3,9%), dan Kesehatan (3,6%).
Dari hasil penelitian Laboratorium Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), jika dilihat hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari semua indikator yang ada, yaitu mencapai nilai 81, yang artinya kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh dinyatakan baik oleh masyarakat.
"Ya, kalau melihat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh dari perhitungan semua indikator, nilainya 81, itu artinya baik," ujar Ubedilah Badrun.
Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Laboratorium Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berharap Pemerintah Kota Payakumbuh dapat mempertahankan hasil nilai yang baik dan bahkan meningkatkan kinerjanya. Sehingga peran kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (rel/ul)
