IMPIANNEWS.COM
JAKARTA,--Presiden Joko Widodo menyambut baik kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan para pensiunan PNS yang bernaung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).
Sebelumnya, saat memberikan laporan, Ketua Umum PB PWRI Haryono Suyono mengatakan bahwa para pensiunan PNS berharap untuk tetap dapat bermanfaat dalam pembangunan yang dilakukan negara.
"Mereka ingin tetap diperhitungkan sebagai kekuatan pembangunan baik di desa maupun di kota," ujarnya dalam acara pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia Tahun 2018 di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 25 September 2018.
Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyebut bahwa para pensiunan PNS sesungguhnya masih memiliki potensi yang dapat berguna bagi masyarakat sekitar. Pengalaman panjang yang mereka miliki dalam birokrasi menjadi sebuah keunggulan tersendiri.
"Saya tahu Bapak/Ibu masih memiliki potensi yang besar karena memiliki pengalaman yang panjang dalam birokrasi," kata Presiden.
Dalam hal pembangunan desa, Presiden menyebut bahwa kerja sama antara para anggota PWRI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat diwujudkan dalam banyak hal. Salah satunya soal laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.
"Kementerian Desa ini agak kewalahan dalam hal mempersiapkan kepala desa untuk menyiapkan laporan-laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Banyak yang belum siap membuat laporan yang benar itu seperti apa," tuturnya.
Hal itu erat kaitannya dengan program dana desa dan padat karya tunai yang saat ini dijalankan pemerintah. Apalagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga memerlukan pengawasan terkait penggunaan dana desa yang tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan alokasi.
"Karena dana desa sejak 2015 meningkatnya sangat tajam: Rp20,7 triliun, Rp47 triliun, Rp60 triliun, dan Rp60 triliun. Totalnya sudah Rp187 triliun. Tahun depan mungkin meningkat kurang lebih Rp73 triliun, sebuah angka yang sangat besar. Kalau tidak ada pengawasan akan sangat berbahaya uang-uang sebesar itu," ucap Presiden.
Oleh karenanya, Presiden berharap kepada para pensiunan PNS yang bernaung dalam PWRI untuk tetap bergerak dinamis membangun negara ini, khususnya di pedesaan. Kerja sama yang dilakukan kedua pihak itu diharapkan dapat bermanfaat bagi para penduduk desa.
"Kementerian Desa membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi kegiatan-kegiatan PWRI yang berkaitan untuk membangun negara ini," ujar Presiden.
Turut mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.(ul)
Jakarta, 25 September 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
JAKARTA,--Presiden Joko Widodo menyambut baik kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan para pensiunan PNS yang bernaung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).
Sebelumnya, saat memberikan laporan, Ketua Umum PB PWRI Haryono Suyono mengatakan bahwa para pensiunan PNS berharap untuk tetap dapat bermanfaat dalam pembangunan yang dilakukan negara.
"Mereka ingin tetap diperhitungkan sebagai kekuatan pembangunan baik di desa maupun di kota," ujarnya dalam acara pembukaan Pekan Purnabakti Indonesia Tahun 2018 di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 25 September 2018.
"Saya tahu Bapak/Ibu masih memiliki potensi yang besar karena memiliki pengalaman yang panjang dalam birokrasi," kata Presiden.
Dalam hal pembangunan desa, Presiden menyebut bahwa kerja sama antara para anggota PWRI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat diwujudkan dalam banyak hal. Salah satunya soal laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.
"Kementerian Desa ini agak kewalahan dalam hal mempersiapkan kepala desa untuk menyiapkan laporan-laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Banyak yang belum siap membuat laporan yang benar itu seperti apa," tuturnya.
Hal itu erat kaitannya dengan program dana desa dan padat karya tunai yang saat ini dijalankan pemerintah. Apalagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga memerlukan pengawasan terkait penggunaan dana desa yang tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan alokasi.
"Karena dana desa sejak 2015 meningkatnya sangat tajam: Rp20,7 triliun, Rp47 triliun, Rp60 triliun, dan Rp60 triliun. Totalnya sudah Rp187 triliun. Tahun depan mungkin meningkat kurang lebih Rp73 triliun, sebuah angka yang sangat besar. Kalau tidak ada pengawasan akan sangat berbahaya uang-uang sebesar itu," ucap Presiden.
Oleh karenanya, Presiden berharap kepada para pensiunan PNS yang bernaung dalam PWRI untuk tetap bergerak dinamis membangun negara ini, khususnya di pedesaan. Kerja sama yang dilakukan kedua pihak itu diharapkan dapat bermanfaat bagi para penduduk desa.
"Kementerian Desa membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi kegiatan-kegiatan PWRI yang berkaitan untuk membangun negara ini," ujar Presiden.
Turut mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.(ul)
Jakarta, 25 September 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
.webp)