 |
| Unjuk rasa dari dua massa ini pun mendapat pengamanan ketat pihak kepolisian. |
IMPIANNEWS.COM (Medan).
Dua massa pro dan kontra Jokowi bentrok saat melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut, pada Kamis, 20 September 2018.
Unjuk rasa dari dua massa ini pun mendapat pengamanan ketat pihak kepolisian.
Berikut fakta-fakta kronologis yang dirangkum Tribun -Medan.com saat terjadinya bentrok:
1. Sama-sama gelar unjuk rasa
Dua kelompok massa ini sebelumnya sama-sama menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara.
Satu kelompok mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Cinta NKRI.
Kelompok (massa) ini berkisar puluhan orang.
Mereka meminta seluruh elite politik menghentikan isu SARA untuk kepentingan Pemilu 2019.
Massa mempersoalkan maraknya kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu di antaranya terkait isu melemahnya rupiah secara global dijadikan kepentingan politik di dalam negeri.
Selanjutnya, tak lama setelah Komunitas Masyarakat Cinta NKRI ini berunjuk rasa di depan gerbang Gedung DPRD Sumut, tiba-tiba seratusan orang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa se-Kota Medan juga datang ke lokasi yang sama.
2. Meminta Jokowi-JK Mundur
Massa yang mengatasnamakan mahasiswa di Medan itu melakukan aksi demo untuk mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kelompok ini meminta agar Jokowi-JK mundur dari jabatan. Alasannya karena tidak mampu memperbaiki kondisi perekonomian.
"Jokowi tidak perlu turun tahun 2019. Tapi turun hari ini juga," teriak salah seorang massa dari kontra yang belakangan diketahui bernama Hendra Boang Manalu, yang disebut-sebut sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU).
3. Terjadinya lemparan
Dari klaim keterangan Wira, Koordinator Aliansi Pergerakan Mahasiswa se-Kota Medan, kejadian (bentrok) berawal dari lemparan batu dan kayu dari arah massa pro pendukung Presiden Joko Widodo.
"Kita lihat siapa yang melempar kita duluan, siapa yang membawa kayu, dan siapa yang memancing kita marah kawan-kawan," ucap Wira sembari memegang alat pengeras suara.
Dari informasi yang dihimpun, disebutkan lemparan terjadi saat seorang anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Zulkarnain menemui massa dari kontra.
Tiba-tiba lemparan itu dibalas. Bentorkan ini hanya berlangsung singkat.
Personel kepolisian mampu memisahkan kedua kelompok pro dan kontra tersebut.
Massa dari Komunitas Masyarakat Cinta NKRI pun membubarkan diri.
Sedangkan massa dari kontra masih tetap bertahan di lokasi.
Selanjutnya polisi membuat barikade berlapis untuk menghadapi massa dari kontra yang berjumlah seratusan orang tersebut.
4. Massa diimbau agar jangan menggoyang-goyang pagar Gedung DPRD
Para pendemo dari pihak kontra dilarang petugas agar jangan menggoyang-goyang pagar Gedung DPRD Sumut. Namun imbauan itu ditolak para pendemo.
Tiba-tiba ada lagi lemparan yang mengarah ke petugas polisi.
Polisi pun melakukan tindakan. Massa ini pun berusaha untuk dibubarkan hingga mengerahkan truk water cannon dan melepaskan gas air mata.
Massa pun berlarian dan berpencar. Ada yang berlari ke arah Jalan Perdana, Jalan Kejaksaan, dan ke Jalan Imam Bonjol. Dikabarkan, ada juga sejumlah massa tertangkap.
Sempat terjadi aksi saling dorong antara polisi dan mahasiswa. Di mana polisi melakukan fungsinya sebagai penengah dan pengamanan.
"Baik rekan-rekan, jika tidak tenang, terpaksa kami melakukan tindakan kepolisian," ujar Kabag ops Polrestabes Medan AKBP I Gede Nakti.
Akibat aksi ini, untuk sementara Jalan Imam Bonjol di depan Kantor DPRD Sumut ditutup. Saat ini situasi sudah kondusif.
5. Beri Nilai Merah untuk Kinerja Jokowi
Sebelumnya dalam orasinya, Massa memberi rapor merah kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Alasannya, Jokowi dianggap gagal dalam melaksanakan amanah yang telah dimandatkan oleh Rakyat Indonesia.
"Pemerintah harus segera menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
Kemudian mendesak pemerintah untuk menyelesaikan segala konflik agraria yang ada di Indonesia," kata Ketua HMI Cabang Medan, Angga Saputra, di DPRD Sumut, Rabu, 19 September 2018.
"Kita juga meminta kepada pemerintah untuk mengehentikan segala bentuk impor khususnya dalam hal pangan, yang dianggap berlebihan dan dapat merugikan masyarakat kalangan bawah serta para petani lokal," sambungnya.
Lebih lanjut, HMI mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan yang efektif dan pro terhadap kebutuhan masyarakat, serta martabat bangsa dalam hal melemahnya kurs rupiah.
HMI juga menolak dan mengutuk keras terhadap kebijakan pemerintah, terkait tenaga kerja asing pada Perpres No 72 tahun 2014, tentang Tenaga Kerja Asing yang dianggap cacat secara hukum dan merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Aksi mahasiswa ini ditanggapi oleh anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan.
"Kalau bangsa ini mau maju aktivitas Cipayung harus lebih banyak, sepanjang tujuan untuk kebaikan bangsa saya sepakat. Penegakan hukum juga harus secara adil, dalam pengelolaan bangsa yang masih banyak kekurangan," kata Sutrisno diatas mobil komando mahasiswa.
"Tugas kita bersama untuk mengingatkan para penyelenggara pemerintah dan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang jelas terhadap aksi kami apresiasi dan mari kita kawal tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi," sambungnya.
6. Tanggapan Kapolrestabes Medan
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto menjelaskan, situasi di lokasi pasca-bentrok sudah aman.
Kendati pun begitu, polisi masih tetap berjaga-jaga.
Ruas Jalan Imam Bonjol persisnya di depan gedung DPRD Sumut belum dapat dilewati.
"Memang ada keinginan berseberangan, yang satu menyampaikan tentang keutuhan NKRI, yang satu (dari pihak yang mengatasnamakan mahasiswa) menyampaikan permasalahan ekonomi saat ini," ujarnya.
Terkait diduga adanya korban yang terluka dalam bentrokan tersebut, Kapolres Dadang mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan. Begitu juga dengan sejumlah fasilitas maupun kendaraan yang rusak.
Kapolrestabes juga mengatakan, untuk mengantisipasi bentrokan terulang pihaknya akan koordinasi dengan para pengunjukrasa dan sejumlah pihak-pihak.
"Kita koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan mahasiswa," ujarnya.
# Sumber: bangkapos.com
