 |
| perlu menjadi pemahaman kita bersama, agar masyarakat Kota Padang terlindungi dari bahaya Campak dan Rubela," ujar Ferimulyani. |
Gonjang-ganjing isu dan berita hoax tentang imunisasi MR (Measles dan Rubella) yang beredar di tengah masyarakat dan di media sosial kian meresahkan. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Ferimulyani yang sedang melaksanakan ibadah haji turut angkat bicara.
Melalui WA (Whatsapp) pribadi ke Bagian Humas Setda Kota Padang, Minggu (5/8/2018), Ferimulyani mengatakan, bahwa dari sisi kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Padang berkewajiban untuk melindungi anak-anak dan masyarakat dari bahaya penyakit Campak (Measles) dan Rubella.
"Untuk itu, Kota Padang tetap menjalankan kampanye MR pada bulan Agustus ini dan September mendatang," tegas Ferimulyani.
Dijelaskannya, sebagaimana kasus di Kota Padang, setiap anak yang menderita Campak yang diambil sampel darahnya dan diperiksa di laboratorium, hasilnya positif Campak dan Rubela. Dan terjadi kecendrungan meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, obatnya belum ditemukan. Dan satu-satunya cara memberikan perlindungan dari bahaya Campak dan Rubella adalah melalui imunisasi.
"Hal ini perlu menjadi pemahaman kita bersama, agar masyarakat Kota Padang terlindungi dari bahaya Campak dan Rubela," ujar Ferimulyani.
Dikatakannya, sebagaimana diketahui, ibu hamil yang terinfeksi Campak dapat menyebabkan keguguran, melahirkan anak yang cacat buta, tuli, gangguan pada jantung dan persyarafan, yang dikenal dengan CRS (Congenital Rubela Sindroma).
Menurut data WHO tahun 2015, Indonesia termasuk 10 negara dengan kasus Campak terbesar di dunia. Sedangkan, data Kementerian Kesehatan mencatat, jumlah kasus suspek Campak dan Rubella dalam lima tahun terakhir, sejak 2014 sampai dengab Juli 2018 sebanyak 57.056 kasus (8.964 positif Campak dan 5.737 positif Rubella).
"Mari lindungi anak kita dari bahaya Campak dan Rubella melalui imunisasi. Pemberian imunisasi MR sama dengan pemberian imunisasi lainnya," ujar Ferimulyani.
"Dan juga, vaksi MR telah digunakan di negara-negara muslim lainnya," tambahnya lagi.(ll)
Kementerian Kesehatan RI
