Payakumbuh -- Untuk melahirkan validasi data untuk pembuatan buku Payakumbuh Dalam Angka (PDA) wilayah kerja Kota Payakumbuh, pada hari Kamis (09/08/2018) BPS Payakumbuh menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan Pemko Payakumbuh, instansi vertikal, BUMN dan BUMD yang ada di Kota Payakumbuh.
FGD yang dilaksanakan di aula pertemuan Hotel Bundo Kanduang menghadirkan 3 pemateri dan dibuka secara resmi Walikota Payakumbuh diwakili Asisten I Yoherman.
Kepala BPS Payakumbuh, Yon Andri dalam laporannya menyebutkan bahwa FGD yang dilaksanakan hari itu merupakan kelanjutan FGD yang telah digelar sebelumnya dengan pimpinan OPD jajaran dengan leading sector Diskominfo.
" FGD kedua ini diikuti 65 instansi yang ada di Kota Payakumbuh. FGD ini bertujuan untuk memfinalkan data dasar yang harus deadline pada tanggal 16 Agustus 2018. Secara nasional data ini akan ditampilkan di BPS pusat dan Web resmi BPS. Dalam melaksabakan tupoksinya, BPS selalu berpegang pada UU nomor 16 tahun 1997 dan regulasi turunannya," lapor Yon Andri.
"Selain pemenuhan target tersebut, BPS berpegang pada azas keterpaduan data yang diperoleh dari OPD jajaran pemko payakumbuh, instansi vertikal, BUMN dan BUMD. Diharapkan FGD ke - 2 ini kita bisa finalkan PDA Tahun 2018, sebagai bahan rujukan perencanaan pengambilan kebijakan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada pemanfaat data. Melayani dengan hati untuk mewujudkan visi BPS sebagai Pelopor data statistik terpercaya untuk semua," imbuhnya.
Menurut Yon Andri, data adalah hal yang sering dianggap sepele. Tapi pada dasarnya data adalah hal yang sangat mahal. Karena data sebagai bahan rujukan, koreksi, evaluasi dan formula pengambilan kebijakan sekarang dan mendatang. Kita berharap FGD yang kita gelar seharian ini, nantinya para pengolah data mampu menyerahkan data valid sesuai kondisi sebenarnya. Data ini akan kira bukukan sebagai Payakumbuh Dalam Angka 2018, yang nantinya akan kita diatribusikan," harap Yon Andri.
Membuka FGD, Asisten I Yoherman mengharapkan peserta FGD yang terdiri dari 65 pengelola data instansi dan badan usaha menyampaikan data secara valid,hari ini.
" Mengingat kasibnya waktu bagi BPS Payakumbuh untuk melahirkan buku Payakumbuh Dalam Angka 2018, untuk itu kami harapkan peserta serius dan memberikan data valid. Data rasional, bukan asal jadi. Kalau seandainya masih ada keraguan dalam data, kami pesankan pimpinan OPD untuk turun ke bawah guna verifikasi dan validasi data. Data yang salah akan menimbulkan masalah. Terima kasih BPS Payakumbuh atas koordinasi dan sinergitas selama ini," sambut Yoherman membuka FGD.
Sementara Kadiskominfo diwakili Kabid Humas Irwandi dalam pemaparan materinya sekitar 15 menit menerangkan bahwa Pemko Payakumbuh sesuai wewenang hanya berhak mengekola data sectoral.
"Penyempurnaan PDA merupakan awal dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbasis data berupa angka, batang, garis dan sebagainya. Data yang terarah pasti melahirkan sebuah manfaat, termasuk peningkatan kesejahteraan nasional. Secara umum data itu ada 3 jenis, yakni data dasar bersifat makro yang dikelola BPS, data sectoral dikelola Pimpinan OPD dan data khusus. Pengumpulanndata diawali dengan survey, kompilasi data OPD, pengambilan kebijakan dan perkembangan iptek. Penyerahan data yang kita ikuti hari ini adalah untuk menghindari data ganda dari objek yang sama. Karena kondisi ini akan membingungkan pemanfaat data," terang Irwandi.
Dipaparkan Irwandi, Dulu seluruh data Pemko Payakumbuh berada Bappeda, karena perubahan nomenklatur secara nasional tahun 2017, pengelolaan data digarap sepenuhnya Diskominfo. Walaupun masih merangkak. Baru 2 OPD tergarap dan dibukukan, yaitu dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan. Salah satu penghalang ketersedian anggaran. Kami berharap, 2 Buku statistik sektoral dapat dilegalkan BPS, sehingga bisa dikonsumsi publik.
Salah seorang peserta FGD, Eka Putri Sari JFT Statistisi Kankemenag Kota Payakumbuh menjelaskan bahwa FGD ke - 2 ini merupakan finalisasi dari hasil penyerahan data pada FGD pertama di balai kota.
" Dalam FGD ke - 2 ini pihak BPS hanya menayangkan hasil dan gambaran jadi buku Payakumbuh Dalam Angka 2018. Dalam FGD perdana, data keagamaan dari Kemenag sempat mengalami perubahan, terjadinya peningkatan tajam jumlah ulama. Peningkatan tajam ini salah satunya disebabkan kebijakan Kemenag agar seluruh penyuluh agama PNS dan Non PNS memerankan diri dalam penyuluhan keummatan," terang Eka Putri Sari.(ul)
