 |
| Bincang ringan Presiden Joko Widodo dengan Bupati 50 Kota Irfendi Arbi (Bey Machmudin) |
IMPIANNEWS.COM
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta agar para kepala daerah lebih proaktif dalam upayanya menekan inflasi yang terjadi di daerahnya masing-masing. Ia mencontohkan bahwa apabila terjadi inflasi oleh karena adanya kekurangan pasokan, maka kepala daerah itu harus langsung mengupayakan kelancaran pasokan dengan cara bekerja sama dengan daerah lainnya yang mengalami surplus. Inilah yang Presiden Joko Widodo sebut dengan perdagangan antardaerah.
"Tahu berasnya kurang langsung cek provinsi mana yang surplus. Misalnya Jawa Timur, telepon Gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo, untuk kirim misalnya ke yang kurang provinsi mana," kata Presiden pada acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018.
Presiden mengatakan bahwa pengecekan berkala mengenai jumlah stok pangan yang tersedia dan berkoordinasi dengan daerah sekitar itu harus dilakukan para kepala daerah dalam rangka menekan angka inflasi. Dengan itu rakyat diyakini dapat menikmati harga yang terkendali.
"Jangan inflasi sudah tinggi, enggak ngerti, duduk manis di kantor. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi misalnya pertumbuhan ekonomi 5 persen tetapi inflasinya 9 persen," tuturnya.
Menurutnya, perdagangan antardaerah ini dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi daerah-daerah yang mengalami hambatan pasokan dan yang mengalami kelebihan pasokan.
"Karena sering sebuah daerah produksinya besar dan daerah lain kurang tapi enggak ada komunikasi sehingga yang satu inflasinya tinggi yang satu kebanyakan barang," ucapnya.
Selain itu, Presiden juga menyarankan kepada para kepala daerah untuk membangun pasar-pasar pengumpul baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Sehingga para petani di daerahnya masing-masing mendapatkan kemudahan akses untuk dapat menjual hasil taninya dengan lebih mudah.
Pasar-pasar pengumpul tersebut juga dapat dijadikan solusi untuk menekan biaya transportasi dan distribusi sebagaimana yang saat ini terjadi.
"Yang tidak benar adalah misalnya Sulawesi surplus dikirim ke Cipinang (pasar induk), Jawa Timur surplus dikirim ke Cipinang, Jawa Barat surplus dikirim ke Cipinang. Dari Cipinang dikirim balik ke timur. Ini kan bolak-balik kena biaya transportasi. Ini yang enggak pernah kita hitung," ujarnya.(ul)
Jakarta, 26 Juli 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
