 |
Jika sanksi itu berlaku, sebagai salah satu sekutu terdekat Korut, China dan Rusia harus menyetop segala pasokan minyak dan bahan bakar lainnya ke Korut.
|
Rusia dan China meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunda pemberlakuan sanksi penyetopan pengiriman minyak ke Korea Utara selama enam bulan.
Jika sanksi itu berlaku, sebagai salah satu sekutu terdekat Korut, China dan Rusia harus menyetop segala pasokan minyak dan bahan bakar lainnya ke Korut.
Sementara itu, Negeri Tirai Bambu menjadi salah satu pemasok energi terbesar bagi Korut. Rusia juga merupakan salah satu negara yang cukup banyak bertransaksi energi dengan negara terisolasi itu.
Dikutip AFP, Jumat (20/7), sejumlah diplomat di DK PBB melaporkan bahwa Rusia dan China meminta waktu lebih banyak guna mempertimbangkan sanksi yang digagas Amerika Serikat tersebut.
Sanksi itu diusulkan AS sebagi bentuk tekanan terhadap Korut untuk melucuti senjata nuklirnya, meski Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un telah bertemu dan menyepakati serangkaian dokumen terkait denuklirisasi di Singapura pada Juni lalu.
Pekan lalu, AS meminta komite sanksi PBB menghentikan pengiriman bahan bakar lebih lanjut ke Korut setelah menuding Pyongyang melakukan impor ilegal dan melampaui aturan batas pengiriman minyak yang diizinkan.
Dalam laporannya kepada komite sanksi, AS menuding Korut telah menerima setidaknya 759 ribu barel produk minyak melalui pengiriman kapal laut. Tanker Korut dilaporkan memperoleh minyak secara diam-diam dari kapal-kapal kargo yang mematikan sistem satelit mereka supaya tidak terlacak di perairan internasional.
Resolusi sanksi PBB yang diadposi tahun lalu menetapkan bahwa Korut hanya boleh mengimpor minyak sebanyak 4 juta barel per tahun dan 500 ribu barel bagi produk olahan minyak.
Sumber diplomat di New York mengatakan Beijing dan Moskow merasa harus meninjau kembali tuduhan Washington terhadap Korut.
"Rusia tengah memeriksa permintaan ini dan tengah mencari informasi tambahan pada setiap kasus transaksi minyak 'ilegal' kepada Korut yang diklaim AS," bunyi surat elektronik perwakilan Rusia di PBB kepada komite sanksi DK PBB.
"China juga meminta pihak AS untuk memberikan informasi faktual tambahan demi memfasilitasi semua negara untuk mempelajari kasus lebih lanjut dan memutuskan penilaiannya," ucap perwakilan China di PBB melalui pernyataan.
Permintaan China dan Rusia disampaikan menjelang pertemuan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dengan DK PBB di New York, hari ini. Pertemuan dilakukan guna membahas upaya Washington membujuk Korut supaya menyetop program rudal dan nuklirnya.
Selain Pomepo, Menlu Korea Selatan Kang Kyung-wha dan Duta Besar Jepang Koro Bessho juga akan hadir dalam pertemuan tersebut.
Para diplomat memperkirakan Pompeo akan mendesak penerapan sanksi PBB yang lebih keras lagi terhadap Korut dalam rapat hari ini.
(aal)
