 |
| Penilaian tersebut dihadiri Walikota, ketua DPRD, Kakan Kemenag diwakili kasi Bimas Islam, unsur Forkopimda, ketua TP PKK Sumbar |
Program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) TP PKK kelurahan Belakang Balok, kecamatan ABTB, Kamis, 03/05/2018 dinilai Tim penilai PKK KB Kes tingkat nasional.
Penilaian tersebut dihadiri Walikota, ketua DPRD, Kakan Kemenag diwakili kasi Bimas Islam, unsur Forkopimda, ketua TP PKK Sumbar, Ketua dan pengurus TP PKK Bukittinggi, kepala OPD, camat, lurah, Bundo Kanduang dan undangan lainnya.
Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menjelaskan, Bukittinggi sebagai kota wisata, kunjungan para wisatawan terus bertambah.
Persoalan pengendalian penduduk sangat penting. Untuk itu, banyak program pemko untuk mengendalikan pertumbuhan dan kualitas penduduk, dibantu dengan kerja keras TP PKK hingga tingkat kelurahan.
“Bersama DPRD, kami dari pemko mendukung penuh program BKKBN dan dimasukkan dalam anggaran pemerintah daerah. Karena progam KB menjadi kebutuhan dasar bagi pemerintah. TP PKK memiliki peran penting untuk mewujudkan itu. Salah satu terobosan yang dilakukan, dengan melaksanakan Sekolah Keluarga, yang menjadi unggulan untuk megarahkan masyarakat menjadi keluarga yang harmonis dan berkualitas,” jelas Ramlan.
Ketua tim penilai PKK KB Kes tingkat Nasional, Dra. Widati, menjelaskan, penilaian ini bertujuan untuk membangun kualitas hidup bermasyarakat. Setiap komponen harus mampu menghayati 8 fungsi keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas.
“Kegiatan lomba PKK KB Kes tidak hanya eforia semata. Namun kunci utamanya bagaimana proses pembinaan dan pemberdayaan setiap program dan inovasi, dapat diterapkan PKK sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas masyarakat. TP PKK memang memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang berkualitas. Untuk itu, butuh kerjasama dengan BKKBN agar seluruh 10 program pokok PKK dapat disinergikan dengan 8 fungsi keluarga. Kami mengapresiasi komitmen kepala daerah dan TP PKK, terkait upaya peningkatan program KKBPK. Karena, program KKBPK sangat mendukung revolusi karakter bangsa,” jelas Direktur Bina Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN itu.
Penilaian PKK KB Kes tingkat masional, telah mulai dilaksanakan sejak 26 Maret lalu. Kota Bukittinggi sendiri sudah masuk enam besar se Indonesia. Dimana nantinya daerah yang mendapatkan nilai tertinggi, berhak menerim Piala Upakarti Utama 1.
Sementara itu, ketua TP PKK Bukittinggi, Ny. Yesi Endriani Ramlan menyampaikan, keberhasilan Bukittinggi masuk enam besar se Indonesia, merupakan hasil kerja keras tanpa pamrih para kader PKK, yang didukung penuh oleh pemerintah dan DPRD. TP PKK Bukittinggi akan terus berupaya membantu pemerintah untuk melahirkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas.
“Kami selalu sampaikan, ketahanan, kesejahteraan dan kesehatan keluarga itu penting. Sehingga setiap kelurahan diberikan motivasi dan pembinaan untuk dapat melahirkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Salah satu inovasi yang dilahirkan dengan menjalankan program sekolah keluarga, yang diharapkan mampu mendukung penilaian KKBPK tingkat nasional ini,” ungkap Yesi.
Ketua TP PKK Sumbar, Ny. Nevi Irwan Prayitno mengungkapkan, pemerintah daerah diharapkan agar membantu penganggaran untuk kader. Karena kader menjadi garda depan untuk mensosialisasikan 10 progam PKK, termasuk 8 fungsi keluarga.
“Apa yang dilakukan kota Bukittinggi sampai sejauh ini, sangat baik sehingga mampu menembus posisi enam besar. Komitmen pemerintah dan DPRD tentu diharapkan untuk terus ditingkatkan agar kader lebih semangat dalam bekerja membangun kualitas masyarakat,” harapnya.
Proses penilaian PKK KB Kes tingkat nasional dimulai dengan ekspos Ketua TP PKK kelurahan Belakang Balok, didepan tim penilai dan para undangan. Ny. Betty memaparkan, pelayanan posyandu, bina keluarga balita, PAUD, pembinaan kelompok kegiatan (poktan). Poktan yang sudah ada di Belakang Balok, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, PIK R, Bina Keluarga Lansia, UPPKS.
Selanjutnya, tim penilai melakukan peninjauan lapangan, terkait poin penilaian PKK KB Kes, untuk disinkronkan dengan data ataupun dokumen yang telah diserahkan. (Sy)
