 |
| Kedatangan mereka ke bagian perbendaharaan BPKAD guna mempertanyakan gaji atau honor mereka yang sudah 3 bulan belum di bayarkan. |
Sistem pengelolaan keuangan Pemkab Lampung Utara makin tak semrawut. Faktanya, puluhan angota polisi pamong praja (satpol pp) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara hari ini mendatangi kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD), Senin 28 mei 2018 untuk menyampaikan keluhan.
Kedatangan mereka ke bagian perbendaharaan BPKAD guna mempertanyakan gaji atau honor mereka yang sudah 3 bulan belum di bayarkan.
Kabid penertiban umum pol pp setempat, Sariusin saat memimpin puluhan angota pol pp tak lain untuk menanyakan hak honor dan gaji mereka yang selama ini belum di cairkan, selama 3 bulan.
"Padahal dalam kurung waktu 3 bulan terus optimal menjalankan tugas, upah dan uang operasional kami dari maret-mei ini untuk tiket, ngepam, patroli, bahkan mirisnya sampai listrik kantor pun tidak ke beli pulsa," kata Husain.
Lebih parah lagi, bahan bakar operasional kendaraan saja pinjam melalui pihak lain, khususnya kendaraan pemadam kebakaran.
Sebagai bentuk loyalitas kepada rakyat lampung utara ada sekitar 60 orang anggota pol pp yang selama ini piket belum dibayar honornya. Adapun jumlah honorarium yang mesti mereka terima sebesar Rp. 400.000 /bulannya.
"Mereka menganut sistem LS yaitu KERJA DULU BARU BAYAR. Tapi sampai hari ini tidak jelas," papar Husain menegaskan akan melakukan mogok kerja jika dalam waktu 1 minggu ini honor atau gaji mereka belum dibayarkan juga.
Jurnalis : Juaini Adami / Danank
