Selasa (6/2/2018) Gubernur Sumatera Barat Prof. Irwan Prayitno bersama Kapolri, Panglima TNI, para Kapolda, Danrem, 12 Gubernur serta Menko Ekuin menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. Rakor tersebut membahas tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2018.
"Dari data yang saya terima, terjadi penurunan dari tahun 2015 sejumlah 2,6 jt ha menjadi 124 rb ha pada tahun 2017, saya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak termasuk TNI, Polri, kepala daerah dan masyarakat karena terjadi penurunan hotspot dari 21.929 menjadi 2.567" Ujar Presiden.
Namun demikian, Presiden meminta semua pihak agar tidak berhenti sampai di sini dan tidak cepat merasa puas, tetap selalu waspada melakukan deteksi dini dan pencegahan secara gerak cepat.
"Jika ada hotspot terutama di daerah rawan, perhatikan betul kesiapan, dan mengaktifkan satgas di provinsi, kabupaten, kota, Kecamatan, desa. Bila mendapatkan info dari BMKG dan jangan menunggu terjadi kebakaran baru bergerak" sebutnya.
Selanjutnya Presiden memerintahkan seluruh kepala daerah untuk sosialisasi, merangkul dan menggalang kekuatan dari setiap elemen agar sadar dan peduli kepada kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tentunya penegak hukum diminta bersikap tegas dan segera bertindak bila ada yang membakar hutan.
"Apabila masih ada hutan dan lahan yang terbakar dan tidak segera diatasi, maka Kapolda dan Danrem akan dicopot dari jabatannya. Seperti perintah sebelumnya”.
Sekaitan dengan instruksi Presiden tersebut, Gubernur Sumbar akan menyikapinya dan akan mengkoordinasikan dengan Forkompimda serta stakeholder terkait.
"Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya akan menindaklanjuti instruksi Presiden segera dan akan berkoordinasi dengan Forkompimda serta stakeholder terkait di sumbar. Juga akan memberi sangsi bagi SKPD atau staf terkait yang tidak peduli. Ini penting, karena menyangkut dengan kelestarian alam dan keberlangsungan hidup kita semua" pungkas Irwan Prayitno (jr).
