Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, pasang target pada Mei 2018 mendatang, tingkat kematangan (maturitas) Sistem Pengendalaian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada level 3 (Terdefinisi). dengan krakteristik dipraktekkan di seluruh OPD dan didukung dengan sistem pendokumentasian yang memadai.
Hal ini diungkapkan bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi pada acara penguatan SPIP menuju Level 3 serta penandatanganan komitmen seluruh kepala OPD di kabupaten Limapuluh Kota dalam menyelenggarakan SPIP, di Aula kantor bupati Bukik Limau, Sarilamak, kemarin.
Ikut Hadir, Kepla Perwakilan Badan pengagawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Sumatera Barat, Danny Amanda, Plt Sekretaris Daerah, Taufik Hidayat, beserta kepala-kepala OPD di Lingkungan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.
Menurut bupati, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah dan strategi untuk mendorong pencegahan korupsi di Indonesia, salah satu upaya pencegahan tindak pida korupsi yang dilakukan secara sistematis pada pemerintah daerah adalah melalui SPIP.
“Sitem pengendalian Intern pamerintah merupakan sistem pengandalian yang diselenggrakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah, sehingga mewajibkan lembaga, Gubernur dan bupati melakukan pengandalian terhadap penyelenggraan kegiatan pemerintahnya,”ujarnya.
Dikatakan Irfendi, Penyelenggaraan SPIP yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Untuk itu kedepan kita manargetkan baseline tingkat maturitas SPIP kabupaten Limapuluh Kota ini mencapai level 3 pada bulan Mei mendatang. Oleh sebab itu, saya menegaskan agar seluruh kepala OPD untuk segera memperbaiki kelemahan/keurangan kita dalam bentuk pencepatan tindak lanjut atas saran mencapai target koita pada level 3,” tambahnya.
Kesempatan itu, Irfendi juga meminta BPKP sumbar agar selalu memberi pendampingan dalam target pemerintah limapuluh kota kedepan, ”Saya harap nantinya bapak Danny Amanda sebagai kepala instansi pembinan penyelenggraan SPIP dapat memberikan strategi dan langkah percepatan kita menuju level 3,”pungkasnya.
Sementara itu, kepala BPKP Sumbar, Danny Amanda dalam sambutannya mengatakan dengan penandatanganan bersama pencapai target oleh perangkat daerah ini, diayakini target yang ditujukan kabupaten Limapuluh Kota akan bisa tercapai kedepannya.
Menurutnya, mencapai target maturitas SPIP pada level 3, dibutuhkan proaktif dari seluruh perangkat daerah yang ada, terutama dalam hal menyiapkan infrastruktur aturan/regulasi yang menunjang tugas dan fungsi.
“Untuk menekankan dan meningkatkan peran pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, pengawasan bukan hanya dilakukan di akhir pelaksanaan kegiatan tapi sudah dilakukan sejak proses perencanaan,”ujarnya.(ul)
