Padang ~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang meminta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang melakukan proses kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit), yang dimulai, Sabtu 20 Januari 2018 ini agar dilakukan dengan sebaik mungkin.
Hal ini dikarenakan DPRD Padang merisaukan jelang perhelatan pilkada dimulai, akan terjadi indikasi mobilisasi masa terutama mahasiswa luar Kota Padang, untuk memilih calon tertentu. Apapun namanya, sebetulnya sudah ada aturan wajib KTP yang di atas satu tahun berdomisili di Kota Padang.
Kemudian yang jadi pertanyaan kita, jangan sampai mahasiswa yang tidak terdata ini digunakan sebagai pendukung parpol tertentu untuk menambah suara pada salah satu kandidat, "hal itu disampaikan Ketua Komisi l, DPRD Padang, Azirwan, usai Rapat kerja dengan KPU Padang dan Kesbangpol, Jum'at 19 Januari 2018 di ruang Komisi I DPRD Padang.
Kekhawatiran itu, katanya juga terjadi ketika melihat sejarah jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada dulu yang hanya sekitar 50 an persen. Sehingga akan ada pengkondisian mahasiswa tersebut. Tidak hanya mahasiswa, ketakutan itu juga ada pada pemilih pemula yang saat ini cukup besar yakni 20 persen.
"Yang jelas, kita sudah mengetahui ada pembinaan dari partai selama ini yang betul-betul melekat pada mahasiswa yang berazaskan pada satu kelompok," ujar Azirwan didampingi Yulisman anggota Komis I DPRD Padang.
Untuk itu, nantinya berdasarkan data, pihaknya akan siap melakukan proses pengawasan sesuai dengan tupoksi DPRD, dan tentu secara mekanismenya juga akan memberikan sanksi pada partai yang terindikasi melakukan hal itu. Untuk pengawasan tentu ada tindak lanjut untuk sanksi. Kalau terbukti, sesuai fungsi pengawasan, kita akan melakukan sesuai aturan, " katanya
Ia juga menjelaskan banyak nya jumlah TPS di Kota Padang tercatat sebanyak 1600 TPS dan target tingkat kepemilhan 70 pesen, ini perlu kerja keras KPU untuk sosialisasi agar ditingkatkan terutama bagi pemilih pemula sebesar 20 persen. Hal ini melihat sejarah jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada dulu yang hanya sekitar 50 an persen.
Selain itu Azirwan juga menyinggung anggaran pemilu untuk KPU sebanyak Rp 37 milyar, Linmas 7 milyar, Kepolisian Rp 2,1 milyar serta Kodim Rp 250 juta dan banyak lagi tentang program kerja yang lainnya. "Untuk itu mari kita sukseskan Pilkada 27 Juni 2018 dengan hasil yang memuaskan demi kesejahteraan masyarakat Kota Padang, " pungkas Azirwan.
Sementara Ketua KPU Padang, M Sawati, mengatakan tidak terlalu khawatir akan adanya perbuatan mobilisasi mahasiswa yang bukan penduduk asli Padang untuk mendukung calon tertentu. Pasalnya, siapapun itu, jika dalam hasil coklit tidak terdaftar sebagai penduduk Kota Padang, maka tidak akan dapat memilih.
"Makanya besok kita mulai mencoklit. Semua didatangi dan didata. Termasuk lokasi yang banyak terdapat kos-kosan mahasiswa. Sepanjang mahasiswa terdaftar sebagai penduduk Kota Padang dan terdaftar sebagai DPT, maka dapat memilih, dan begitu sebaliknya," ungkapnya.
Sebab, tegasnya, dalam proses pemilihan nantinya, KPPS tidak akan menerima siapapun itu termasuk mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai DPT untuk ikut memilih.
"Mereka boleh memilih kalau punya KTP Padang, atau suket. Jadi tidak khawatir, karena pilkada ini ruang lingkupnya kecil. Tidak mungkin warga kabupaten kota lain tidak mungkin memilih, kalau dia tidak pindah menjadi penduduk Padang," ungkapnya.(nn)
.webp)