Sosialisai Garam Beryodium perlu Dilakukan Untuk Tanggulangi Gangguan Kesehatan Kekurangan Yodium

IMPIANNEWS,SUMBAR - Jawaban pemerintah  atas pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Penanggulangan Gangguan Kesehatan Akibat Kekurangan Yodium. yang telah diajukan pada rapat paripurna sebelumnya bersama dengan dua Ranperda lainnya yaitu Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dibacakan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (18/12)

BACA JUGA : Ketua DPRD Sumbar, Supardi membuka Bimtek Teknis Bahan Ajar Digitalisasi Bagi Guru SMK Kota Payakumbuh.

Nasrul Abit,” menjelaskan Penanggulangan Gangguan Kesehatan Akibat Kekurangan Yodium. ini “Sangat perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi garam beryodium yang memenuhi SNI,” kata Nasrul. Sosialisasi dan pengawasan terhadap penggunaan garam beryodium perlu dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangani Gangguan Kesehatan Akibat Kekurangan Yodium.Ini semua di lakukan  dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, pemerintah harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta meningkatkan pengawasan terhadap peredaran garam di pasaran.

BACA JUGA : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Berkomitmen Sukseskan MTQ Korpri Nasional Ke-VI

Melalui dinas terkait, pemerintah daerah telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap garam konsumsi. Langkah-langkah tersebut antara lain melalui sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat melalui Gerakan Konsumen Cerdas dan Program Keluarga Sadar Gizi.

BACA JUGA : Tidak Boleh Ada Tindakan Premanisme di Dunia Pendidikan Sumbar Tegas Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Nasrul mengakui,” dari hasil pemantauan, memang masih ditemukan garam yang tidak memenuhi SNI Akan tetapi, untuk garam konsumsi tidak adayang tidak mengandung yodium.

BACA JUGA : Pemprov Apresiasi Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Sumbar..

Dia juga  menyebutkan, kebutuhan garam masyarakat Sumatera Barat dipasok dari luar daerah karena tidak bisa memproduksi garam sendiri. Air laut di perairan Sumatera Barat tidak memiliki potensi karena kandungan garamnya rendah.Menurutnya, kebutuhan garam konsumsi di Sumatera Barat per tahun lebih kurang 18 ribu ton sementara kebutuhan garam untuk industri lebih kurang 6 ribu ton. Untuk tata niaga garam, saat ini hanya mengikuti mekanisme pasar setelah keluarnya Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015.(*)

Ketua Komisi III, Ali Tanjung menegaskan, DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak akan pernah berhenti berjuang untuk menaikkan pendapatan APBD Provinsi Sumbar.

Forum Gerakan Koperasi Syariah Mengadu ke DPRD Sumbar Tolak RUU P2SK.

Komisi III DPRD Sumbar Minta Balairung Kerjasama dengan Pihak ke-3 .