IMPIANNEWS.COM (Depok).
Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Kota Payakumbuh tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ibarat kata, memanfaatkan waktu dengan tepat. Basa basi dengan Sekda dilewatkan dengan cepat. Komisi B langsung mengiyakan saat diminta berdiskusi langsung dalam kunjungan kerja ke Pemko Depok dengan Kadis Koperasi dan UKMnya Selasa (12/12/2017).
Komisi B DPRD dipimpin Ketua Komisi Chandra Setipon. Bersama Wakil Ketua Komisi Edward Deef, Sekretaris Wulan Denura, serta anggota Alex dan Aribus Madri. Sementara Hendri Wanto dan Wilman Singkuan telah berada di Jakarta. Dua orang staf Sekretariat DPRD Desyanti dan Bustamam menjadi pemandu perjalanan. Rombongan bersama Wartawan Metro Andalas dan Padang Today ini berdikusi langsung penuh antusias dengan Kadis Koperasi dan UKM Fitriawan ST MT, Kabid Koperasi Andi Kuswandi, dan Sekretaris Dinas Elin.
Pembahasan tentang upaya meningkatkan ekonomi daerah menjadi fokus bahasan. Ternyata dimaksimalkan Pemko Depok dengan jumlah penduduk 2.142.464 orang (2016) dengan pajak restoran, hotel dan rumah kos.
Dijelaskan, Usaha Mikro memiliki pendampingan. Kegiatan pelatihan usaha mikro tentang e commerce; kuliner, fashion, capture kini tengah digencarkan.
Kota Depok sendiri terdiri dari 16 kecamatan dan 63 kelurahan.
Saat ditanya soal koperasi oleh Wakil Ketua Komisi B Edward Deef, Kabid Koperasi Andi Kuswandi mengatakan pada tahun 2013 ada 938 berdiri koperasi lalu bubar 248 koperasi. Sedang di tahun 2017 ini 240 koperasi dibubarkan.
"Mekanismenya bagaimana, membubarkan koperasi?" tanya Hendri Wanto.
Dijawab Andi Kuswandi, Pemko Depok membubarkan langsung banyak koperasi sebab tidak laik syarat. Lalu, bantuan permodalan dihentikan di 2017. Bantuan untuk koperasi diberikan untuk bantuan Rp5 juta bagi 5.000 UKM yang di tahun 2014 harus berbadan hukum.
Pemko Depok juga meluncurkan Program 1.000 kios UMKM. Uniknya, meski di Payakumbuh masih diwacanakan di Depok sudah ada "Rumah Kemasan."
Program revitalisasi koperasi diluncurkan. Pemko Depok punya Balai Latihan Koperasi. Pembubaran anggaran untuk publikasi sampai terbit SK Koperasi yang diawali dengan identifikasi lengkap.
"Setelah dibubarkan, ada tim penyelesaian," ujar Kadis Fitriawan.
Hari ini koperasi dalam kategori sangat sehat ada 4, kategori sehat ada 12 koperasi. Kategori cukup sehat selebihnya.
DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bertugas memungut target retribusi HO Rp500 juta. Service Comersil 2 persen untuk tempat usaha UKM, menggelontorkan hibah Rp12 miliar bagi pelaku UKM.
"Hotel di Depok ada 5 dengan 1 Bintang 4 yang harganya Rp 5 miliar. Maka pajak hotel, pajak kos-kosan menjadi PAD potensial. Pajak restoran Rp117 miliar, dipungut lewat Perda no. 7 tahun 2009. Ada 748 restoran saat ini di Kota Depok," pungkas Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Elin membeberkan.
Keterbatasan waktu, setelah berdiskusi panjang, penuh tanya selidik haus jawaban, Komisi B DPRD Payakumbuh menutup diskusi bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Depok. Selanjutnya kedua lembaga ini saling bertukar cindera mata.(dsp/ul)
