IMPIANNEWS.COM ( Padang).
Pemkot Padang, Pertamina dan Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi), serta Agen dan Pangkalan gas elpiji, duduk bersama menyelesaikan persoalan kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kg di pasaran. Pertemuan tersebut juga membahas harga gas elpiji yang melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi) di tingkat konsumen.
Wali Kota Padang Mahyeldi yang hadir langsung pada pertemuan tersebut mengatakan, distribusi dan ketersedian gas elpiji subsidi 3 kg di Kota Padang saat ini tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, hal ini harus dihitung ulang dan dipetakan kembali sesuai kebutuhan dan peruntukkannya.
“Kita tidak ingin di Kota Padang ini terjadi inflasi gara-gara kelangkaan gas elpiji 3 kg. Serta HET yang tidak sesuai aturan, sehingga menimbulkan kegelisahan di masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Lebih lanjut dijelaskan, aspek lain yang memicu terjadinya kelangkaan tersebut karena gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg masih dinikmati oleh industri kecil dan masyarakat ekonomi menengah keatas.
“Untuk itu, kita harus mengawasi hal ini secara bersama, baik itu pemerintah, agen, maupun pangkalan gas elpiji, tambah Mahyeldi. “Selain itu, kita meminta kepada masyarakat yang tidak berhak menggunakan gas elpiji bersubsidi untuk menggunakan gas elpiji yang tidak bersubsidi,” tambahnya lagi.
Mahyeldi berharap agar semua pihak pada pertemuan tersebut untuk bersama-sama menjaga suasana Kota Padang tetap kondusif dan terkendali, karena Pemkot Padang saat ini sedang berusaha untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
Disamping itu, Sales Eksekutif Pertamina wilayah Sumbar, Chairul Anwar, menjelaskan, pengawasan penggunaan gas elpiji dilaksanakan oleh Dirjen Migas dan pemerintah, sedangkan Pertamina hanya sebagai penyalur saja.
“Jadi, disediakannya gas elpiji ukuran 5,5 kg merupakan alternatif bagi masyarakat yang mampu, agar tidak lagi menggunakan gas elpiji yang bersubsidi yang telah ditentukan quotanya,” terang Chairul.
Pertemuan yang digagas oleh Bagian Perekonomian Pemkot Padang di salah satu hotel di Kota Padang, Kamis (16/11/2017), menghadirkan sebagai narasumber dari Pertamina, Polresta Padang, dan Kepala Dinas Perdangangan Kota Padang. Juga, diikuti oleh seluruh Camat se-Kota Padang.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Kota Padang, Edi Dharma, mengatakan, pertemuan ini bertujuan untuk menstabilkan ketersedian, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi barang bersubsidi (Gas LPG 3 kg) yang aman, tertib, dan terkendali. Sehingga bisa mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat di Kota Padang. (Zll/fs/nd)
Pemkot Padang, Pertamina dan Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi), serta Agen dan Pangkalan gas elpiji, duduk bersama menyelesaikan persoalan kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kg di pasaran. Pertemuan tersebut juga membahas harga gas elpiji yang melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi) di tingkat konsumen.
Wali Kota Padang Mahyeldi yang hadir langsung pada pertemuan tersebut mengatakan, distribusi dan ketersedian gas elpiji subsidi 3 kg di Kota Padang saat ini tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, hal ini harus dihitung ulang dan dipetakan kembali sesuai kebutuhan dan peruntukkannya.
“Kita tidak ingin di Kota Padang ini terjadi inflasi gara-gara kelangkaan gas elpiji 3 kg. Serta HET yang tidak sesuai aturan, sehingga menimbulkan kegelisahan di masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Lebih lanjut dijelaskan, aspek lain yang memicu terjadinya kelangkaan tersebut karena gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg masih dinikmati oleh industri kecil dan masyarakat ekonomi menengah keatas.
“Untuk itu, kita harus mengawasi hal ini secara bersama, baik itu pemerintah, agen, maupun pangkalan gas elpiji, tambah Mahyeldi. “Selain itu, kita meminta kepada masyarakat yang tidak berhak menggunakan gas elpiji bersubsidi untuk menggunakan gas elpiji yang tidak bersubsidi,” tambahnya lagi.
Mahyeldi berharap agar semua pihak pada pertemuan tersebut untuk bersama-sama menjaga suasana Kota Padang tetap kondusif dan terkendali, karena Pemkot Padang saat ini sedang berusaha untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
Disamping itu, Sales Eksekutif Pertamina wilayah Sumbar, Chairul Anwar, menjelaskan, pengawasan penggunaan gas elpiji dilaksanakan oleh Dirjen Migas dan pemerintah, sedangkan Pertamina hanya sebagai penyalur saja.
“Jadi, disediakannya gas elpiji ukuran 5,5 kg merupakan alternatif bagi masyarakat yang mampu, agar tidak lagi menggunakan gas elpiji yang bersubsidi yang telah ditentukan quotanya,” terang Chairul.
Pertemuan yang digagas oleh Bagian Perekonomian Pemkot Padang di salah satu hotel di Kota Padang, Kamis (16/11/2017), menghadirkan sebagai narasumber dari Pertamina, Polresta Padang, dan Kepala Dinas Perdangangan Kota Padang. Juga, diikuti oleh seluruh Camat se-Kota Padang.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Kota Padang, Edi Dharma, mengatakan, pertemuan ini bertujuan untuk menstabilkan ketersedian, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi barang bersubsidi (Gas LPG 3 kg) yang aman, tertib, dan terkendali. Sehingga bisa mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat di Kota Padang. (Zll/fs/nd)
.webp)