Sehubungan rencana Polri bakal mendorong dan mensosialisasikan pembentukan Densus Tipikor Polri yang bakal dilaksanakan paling lambat akhir Desember 2017, hal itu ditanggapi dingin oleh Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke.
Menurutnya, pembentukan satuan kerja baru dalam tubuh Polri yang orientasi kinerjanya nyaris sama dengan KPK, dinilai sangat tidak elok. Demikian antara lain disampaikan oleh trainer jurnalisme warga bagi kalangan Polri ini melalui WhatsAppnya kepada redaksi, Senin, 17 Oktober 2017.
Sebab apabila ini berjalan, otomatis tugas dan fungsinya dalam menjalankan penindakan korupsi di lapangan akan bisa saling bentrok dengan kinerja KPK.
Meski Densus Tipikor Polri bersifat independen, namun dalam implementasinya sudah tentu tidak demikian. Karena mereka berada dalam satu korps dan satu komando di bawah naungan Kapolri.
Nah pertanyaannya, bagaimana kalau yang terjerat kasus dugaan korupsi itu adalah jajaran para jenderal di tubuh Polri.
Tentunya ini bakal menjadi polemik baru bahkan dapat menjadi perpecahan tersendiri di dalam institusi Polri.
Apalagi dengan wacana akan mengusulkan gaji dari anggota Densus Tipikor Polri sama besar dengan penyidik KPK, tentu hal ini akan berdampak terhadap terjadinya pemborosan keuangan negara. "Hal ini juga akan memperlebar kesenjangan gaji dan tunjangan di internal Polri, antara unit Densus Tipikor dengan satuan kerja lainnya," ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas itu.
Oleh karena itu, sebaiknya Kapolri lebih memperkuat seluruh anggota Polri, dan memberikan dukungan penuh terhadap jajarannya yang berada di KPK.
"(Polri) cukup back-up institusi KPK yang sudah eksis dan sudah jadi momok menakutkan bagi para pejabat mental korup belakangan ini," tutup Wilson. (nkt-red)
