IMPIANNEWS.COM (Padang).
Setiap pengelolaan informasi terkait program kegiatan yang disampaikan pemerintah tidak selalu mendapat tanggapan positif dari publik. Terlebih lagi informasi kebijakan yang bersifat strategis, baik soal kebijakan tentang aturan maupun anggaran yang diambil oleh kepala daerah, sehingga rentan menimbulkan gejolak dan issu negatif di publik.
"Guna menangkal meluasnya issu negatif dan informasi hoax di media massa atau media sosial, Humas dinilai sangat berperan dalam menyaring dan serta mengalihkan opini negatif yang beredar luas di masyarakat," kata Zardi Sahril, Kabag Pelaporan Informasi Pimpinan Biro Humas Pemprov Sumatera Barat, ketika menjadi nara sumber kegiatan Bakohumas, di aula Dinas Kesehatan, Kamis (28/9).
Dalam kesempatan itu, Zardi sempat mengapresiasi, program Bagian Humas dan Pemberitaan Setkab Limapuluh Kota yang menggelar kegiatan Bakohumas dalam rangka membangun koordinasi dan komunikasi Humas antar OPD dan Forkopimda. Menurutnya, Bagian Humas Setkab perlu membuat semacam analisis terhadap dinamika pemerintahan.
Setiap informasi yang hendak disampaikan musti disaring dan dianalisa terlebih dahulu sebelum disampaikan ke media atau ruang publik. Adapun forum koordinasi dan komunikasi Humas, katanya, juga dibutuhkan sebagai rekanan kerja untuk mengawasi dan mengkoreksi pekerjaan masing-masing di bidang kehumasan.
Seperti informasi yang menyangkut kebijakan dan pribadi kepala daerah, tidak selalu mendapat tanggapan positif dari masyarakat, baik yang keluar di media massa atau media sosial. "Disinilah peran Humas, bagaimana kita menganalisa respon positif dan negatif dari masyarakat. Termasuk menangkal berita bohong atau hoax, yang mengangkut kebijakan pemerintah atau pribadi kepala daerah," sebut Zardi Syahril.
Dia menambahkan, di tengah pesatnya perkembangan arus komunikasi dan informasi, pemerintah tidak akan mampu menutup setiap perkembangan informasi yang tersebar di ranah publik. Hanya saja, pemerintah melalui Humas dapat mengalihkannya ke arah positif dengan cara melakukan analisa serta mecarikan langkah pemecahan, seperti dalam pembentukan opini.
Seperti yang dilakukan oleh Humas Pemprov Sumbar, terangnya, pihaknya sejak lama sudah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga survei, seperti dengan Indonesia Indikator. Dalam analisa lembaga survei tersebut, ia memperoleh banyak data, terkait tingkat penyebarluasan informasi di seluruh daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.
Seperti pada 2017, bebernya, untuk tingkat nasional, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berada pada peringkat ke-11 dari 33 provinsi lainnya terhadap indeks pemberitaan tertinggi. Adapun pada tingkat kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat, ia menyebut, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, berada pada peringkat-2, setelah Walikota Padang Mahyeldi Anasrullah.
"Humas harus selektif dalam menyebarkan informasi, sebab humas adalah aktor dalam pembangunan. Seluruh rencana program kebijakan di OPD, itu disaring oleh Humas untuk disampaikan ke publik. Jangan sampai informasi yang disampaikan, menimbulkan dampak balik kepada tujuan penyebarluasan informasi," terangnya .
Intinya, ia mengajak Humas Pemkab Limapuluh Kota bersama instansi kehumasan lainnya melui Bakohumas, bisa menjaga marwah daerah serta kepala daerah agar tercipta situasi yang kondusif. Termasuk menangkal berbagai issu dan berita hoax yang ramai berkembang di media sosial. Zardi mengapresiasi langkah Humas Setkab Limapuluh Kota yang sudah meluncurkan sistem 'Colek Lima Puluh Koto Oke' sebagai sarana pengelolaan informasi berbasis media sosial.
Adapun Kabag Humas Setkab, Joni Amir yang juga bertindak selaku narasumber menyebutkan, pesatnya perkembangan arus komunikasi dan informasi membuat Humas Limapuluh Kota, menjadi salah satu pertimbangan instansinya membuat inovasi sistem 'Colek Lima Puluh Koto Oke', sebagai upaya pengelolaan informasi di media sosial.
"Alhamdulillah, setelah kita ujicoba dan evaluasi, terbukti dapat memperluas jangkauan penyebarluasan informasi dan pemberitaan, baik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan kepala daerah. Ini tanpa mengganggu, sistem pengeloaan informasi daerah kita yang selama ini, dikelola melalui akun website www.limapuluhkotakab.go.id," sebutnya.
Selain sosialisasi, kegiatan Bakohumas, juga dibuka sesi tanya jawab antara narasumber dengan para anggota Bakohumas. Sesi dialog dipandu langsung oleh Kasubag Humas, Marjohan. Dalam sesi tanya jawab, para peserta terlihat antusias mengajukan pertanyaan seputar sistim pengelolaan informasi, kepada kedua nara sumber. (ak)
Setiap pengelolaan informasi terkait program kegiatan yang disampaikan pemerintah tidak selalu mendapat tanggapan positif dari publik. Terlebih lagi informasi kebijakan yang bersifat strategis, baik soal kebijakan tentang aturan maupun anggaran yang diambil oleh kepala daerah, sehingga rentan menimbulkan gejolak dan issu negatif di publik.
"Guna menangkal meluasnya issu negatif dan informasi hoax di media massa atau media sosial, Humas dinilai sangat berperan dalam menyaring dan serta mengalihkan opini negatif yang beredar luas di masyarakat," kata Zardi Sahril, Kabag Pelaporan Informasi Pimpinan Biro Humas Pemprov Sumatera Barat, ketika menjadi nara sumber kegiatan Bakohumas, di aula Dinas Kesehatan, Kamis (28/9).
Dalam kesempatan itu, Zardi sempat mengapresiasi, program Bagian Humas dan Pemberitaan Setkab Limapuluh Kota yang menggelar kegiatan Bakohumas dalam rangka membangun koordinasi dan komunikasi Humas antar OPD dan Forkopimda. Menurutnya, Bagian Humas Setkab perlu membuat semacam analisis terhadap dinamika pemerintahan.
Setiap informasi yang hendak disampaikan musti disaring dan dianalisa terlebih dahulu sebelum disampaikan ke media atau ruang publik. Adapun forum koordinasi dan komunikasi Humas, katanya, juga dibutuhkan sebagai rekanan kerja untuk mengawasi dan mengkoreksi pekerjaan masing-masing di bidang kehumasan.
Seperti informasi yang menyangkut kebijakan dan pribadi kepala daerah, tidak selalu mendapat tanggapan positif dari masyarakat, baik yang keluar di media massa atau media sosial. "Disinilah peran Humas, bagaimana kita menganalisa respon positif dan negatif dari masyarakat. Termasuk menangkal berita bohong atau hoax, yang mengangkut kebijakan pemerintah atau pribadi kepala daerah," sebut Zardi Syahril.
Dia menambahkan, di tengah pesatnya perkembangan arus komunikasi dan informasi, pemerintah tidak akan mampu menutup setiap perkembangan informasi yang tersebar di ranah publik. Hanya saja, pemerintah melalui Humas dapat mengalihkannya ke arah positif dengan cara melakukan analisa serta mecarikan langkah pemecahan, seperti dalam pembentukan opini.
Seperti yang dilakukan oleh Humas Pemprov Sumbar, terangnya, pihaknya sejak lama sudah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga survei, seperti dengan Indonesia Indikator. Dalam analisa lembaga survei tersebut, ia memperoleh banyak data, terkait tingkat penyebarluasan informasi di seluruh daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.
Seperti pada 2017, bebernya, untuk tingkat nasional, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berada pada peringkat ke-11 dari 33 provinsi lainnya terhadap indeks pemberitaan tertinggi. Adapun pada tingkat kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat, ia menyebut, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, berada pada peringkat-2, setelah Walikota Padang Mahyeldi Anasrullah.
"Humas harus selektif dalam menyebarkan informasi, sebab humas adalah aktor dalam pembangunan. Seluruh rencana program kebijakan di OPD, itu disaring oleh Humas untuk disampaikan ke publik. Jangan sampai informasi yang disampaikan, menimbulkan dampak balik kepada tujuan penyebarluasan informasi," terangnya .
Intinya, ia mengajak Humas Pemkab Limapuluh Kota bersama instansi kehumasan lainnya melui Bakohumas, bisa menjaga marwah daerah serta kepala daerah agar tercipta situasi yang kondusif. Termasuk menangkal berbagai issu dan berita hoax yang ramai berkembang di media sosial. Zardi mengapresiasi langkah Humas Setkab Limapuluh Kota yang sudah meluncurkan sistem 'Colek Lima Puluh Koto Oke' sebagai sarana pengelolaan informasi berbasis media sosial.
Adapun Kabag Humas Setkab, Joni Amir yang juga bertindak selaku narasumber menyebutkan, pesatnya perkembangan arus komunikasi dan informasi membuat Humas Limapuluh Kota, menjadi salah satu pertimbangan instansinya membuat inovasi sistem 'Colek Lima Puluh Koto Oke', sebagai upaya pengelolaan informasi di media sosial.
"Alhamdulillah, setelah kita ujicoba dan evaluasi, terbukti dapat memperluas jangkauan penyebarluasan informasi dan pemberitaan, baik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan kepala daerah. Ini tanpa mengganggu, sistem pengeloaan informasi daerah kita yang selama ini, dikelola melalui akun website www.limapuluhkotakab.go.id," sebutnya.
Selain sosialisasi, kegiatan Bakohumas, juga dibuka sesi tanya jawab antara narasumber dengan para anggota Bakohumas. Sesi dialog dipandu langsung oleh Kasubag Humas, Marjohan. Dalam sesi tanya jawab, para peserta terlihat antusias mengajukan pertanyaan seputar sistim pengelolaan informasi, kepada kedua nara sumber. (ak)
