IMPIANNEWS.COM (Solo).
Presiden Joko Widodo menilai bahwa sistem negara Indonesia yang demokrasi dengan konstitusi yang dibangun membuat semua kelembagaan memiliki kesamaan. Tidak ada lembaga baik eksekutif, legislatif, maupun Yudikatif yang memiliki tingkat lebih tinggi.
"Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi seperti diktator," kata Joko Widodo dalam pembukaan Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi se-Asia, Rabu (9/8).
Dengan sistem yang telah dibangun sejak kemerdekaan diraih, konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan bisa saling mengontrol dan saling mengawasi. Konstitusi juga mencegah munculnya mobokrasi yang memaksakan kehendak atas nama jumlah massa, sehingga dengan koridor itu akan terbangun demokrasi yang sehat demokrasi yang terlembaga.
Jokowi mengatakan, tantangan dalam berkonstitusi tidak sepenuhnya mudah. Perubahan dunia yang cepat membuat banyak hal baru bermunculan, berbeda ketika konstitusi negara baru disusun.
Tantangan-tantangan baru ini terus bermunculan seperti radikalisme, terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, hingga kejahatan siber. Perubahan generasi muda yang terus berkembang lebih cepat juga membuat banyak hal baru semakin sulit diikuti.
"Untuk itu semua pihak termasuk pemangku konstitusi harus bisa menjadikan tantangan ini sebagai cambuk dalam memberikan pemahaman kepada para generasi musa mengenai nilai dan semangat konstitusi," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, Mahkamakah Konstitusi (MK) harus memiliki peran untuk menjadi jangkar dan pilar yang mampu menerangi pemahaman masyarakat muda dalam sebuah negara. MK harus bisa memberikan pemahaman sehingga anak muda mengerti betul niat mulia para pendiri bangsa.
"Mahkamah Konstitusi lah yang menginterpretasikan konstitusi sehingga dapat terus menjadi pegangan dan menjadi Muara inspirasi bangsa dan negara dalam menjawab tantangan tantangan baru," ujarnya.
.webp)