IMPIANNEWS.COM (Jakarta).
Pimpinan dan Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) bertemu Presiden Joko Widodo, Ahad (25/6) di Istana Merdeka.
Pertemuan tersebut sebagai upaya untuk membangun komunikasi antara GNPF dan pemerintah, sehingga dapat saling memahami satu sama lain.
Pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menyambut baik pertemuan tersebut. Menurut dia, upaya-upaya dialog atau rekonsiliasi antara umat Islam dan pemerintah memang perlu di bangun kembali. Karena upaya tersebut juga sesuai dengan anjuran dan prinsip agama Islam seperti bermusyawarah, amar ma'ruf nahyi munkar, dan rahmatan lil'alamin.
"Umat Islam harus husnudzon, berprasangka baik dalam melihat suatu proses, apalagi dalam pertemuan kemarin ada itikad baik dari kedua pihak," kata Warlan, Senin (26/6).
Warlan berharap, setelah adanya pertemuan tersebut permasalahan seperti kriminilisasi ulama, tuduhan umat Islam anti pancasila, anti NKRI, dan radikalisme pada umat Islam bisa segera ditiadakan dan diselesaikan.
"Pak presiden di mohon bisa memberi jalan tengah dan ada solusi usai dialog itu," kata Warlan.
Pertemuan antara Presiden dan perwakilan GNPF digelar tertutup. Dalam pertemuan tersebut, ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir menyampaikan situasi kekinian dalam hubungannya antara pemerintah dan ulama, khususnya pada masa Pilgub DKI Jakarta dan pasca Pilgub, karena dinilai adanya kesenjangan yang begitu kuat dari satu pihak dan pihak lainnya.
Selain itu, Bachtiar juga menyampaikan, adanya suasana paradoksial. Pada satu sisi Pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan bersifat menyudutkan umat Islam, tapi di sisi lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, NKRI dan kebhinekaan.
Sumber : Center
