DPRD Sumbar Minta Dinas Pariwisata Provinsi Segera Selesaikan Persoalan Kawasan Mandeh.

IMPIANNEWS.COM – (PADANG),  Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat segera menyelesaikan persoalan Kawasan Mandeh. Kawasan Mandeh adalah kepentingan nasional, bukan kepentingan daerah semata.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Saidal Masfiuddin meminta, semua pihak bisa menahan diri dan menciptakan iklim investasi yang positif di Kawasan Mandeh. Berpolemik soal Kawasan Wisata Mandeh hanya akan membuat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut menjadi terkendala

BACA JUGA : Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib Minta Masyarakat Tidak Ambil Risiko Konsumsi Obat Jenis Sirup untuk Anak.

"Berbicara Kawasan Mandeh tidak hanya kepentingan daerah provinsi dan kabupaten, karena itu sudah merupakan kepentingan nasional. Kawasan tersebut sudah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan tujuan untuk kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi rakyat," kata Saidal dalam rapat Komisi V dengan Dinas Pariwisata, Kamis (4/5).

BACA JUGA : Mulai Tanggal 23 Hingga 30 Oktober 2022, Puluhan Anggota DPRD Sumbar Serap Aspirasi Masyarakat Delapan Dapil.

Dia menambahkan, polemik hanya akan memunculkan stigma negatif yang pada akhirnya akan berdampak kepada turunnya minat investor untuk masuk. Dampak luas yang ditimbulkan akan berujung kepada kepentingan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA : Ketua DPRD Sumbar Supardi lakukan Penyuluhan Sosial Keliling Ajak Masyarakat Siasati Resesi Ekonomi.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Hidayat meminta, Dinas Pariwisata menyelesaikan berbagai macam persoalan yang terjadi terkait pengembangan Kawasan Mandeh. Dia meminta, Dinas Pariwisata memberikan laporan kemajuan (progress report) pelaksanaan program kegiatan Kawasan Mandeh yang didanai APBD Provinsi.

BACA JUGA : Salah satu produk DPRD Sumbar yang bisa diakses semua komponen masyarakat adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

"Kami meminta progress report pelaksanaan kegiatan di Kawasan Mandeh dan meminta Dinas Pariwisata bisa menyelesaikan persoalan di kawasan tersebut," kata Hidayat.

Selain membahas persoalan Kawasan Mandeh, Komisi V DPRD Sumatera Barat dalam rapat tersebut juga meminta Dinas Pariwisata menyampaikan laporan mengenai seluruh objek wisata yang dijadikan destinasi di Sumatera Barat. Hidayat menyebutkan, persoalan kepariwisataan harus menjadi perhatian serius untuk pengembangan potensi daerah. *Publikasi/Tf/Ar.